TIMES JATIM, MALANG – Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menegaskan, tidak boleh ada keterlibatan aktif ASN dalam pemenangan paslon Pilkada 2024.

"ASN ini penyelenggara pemerintahan, maka harus netral. Dan dia harus tahu posisi. Apakah dia sebagai pribadi atau aparat. Kalau pribadi boleh melakukan dukungan, tetapi tidak serta merta mencolok. (Apalagi) Menjadi tim itu tidak boleh," kata Wabup Malang, usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Kabupaten Malang Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024, di Kepanjen, Kamis (19/9/2024). 

Sebaliknya, kata Didik, memberikan dukungan tidak apa, karena itu hak sebagai pemilih.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri memberikan ruang, ASN itu boleh mendengarkan kampanye tetapi tidak boleh masuk di dalam timnya," tandasnya. 

Disinggung temuan Bawaslu, terkait ketidaknetralan ASN pada pilkada sebelumnya, menurutnya ada konsekuensi yang diberikan. Bentuk sanksi paling berat, bisa diturunkan kepangkatannya satu tingkat. 

"Ya tentunya, bagi ASN yang tidak netral dan menjadi sebuah tim pemenangan, maka akan diberikan punishment. Nah, itu nanti urusan inspektorat dengan Badan Kepegawaian," kata Wabup Malang. 

Secara khusus, pihaknya berharap semua pihak ikut mendorong partisipasi tinggi masyarakat menggunakan hak pilihnya. 

Mengacu pada Pilpres dan Pileg kemarin, lanjut Didik, Kabupaten Malang tingkat partisipasi pemilihnya 80 persen. Maka dari itu diharapkan pada Pilkada 2024 ini juga bisa mencapai di angka tersebut.

"Walaupun memang berat, tetapi dengan harapan ini ada solusi yang disampaikan melalui FGD ini, artinya nanti ada pembahasan solusi," ungkapnya. 

Soal adanya potensi golput alias tidak memilih, menurutnya penyebab golput biasanya karena banyak hal. 

"Kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya ini menyangkut kepentingan pemerintahan. Maka, mendorong partisipasi ini perlu ada ajakan, sosialisasi, bahwa ini (memilih) menjadi kewajiban bernegara," ujar Wabup. 

Karena itu pula, kegiatan serupa untuk mendorong partisipasi pemilih harus dilanjutkan di tingkat kecamatan sampai desa. Kegiatan FGD ini sendiri diikuti jajaran Camat, pemerintah desa, pihak Koramil dan Polsek, yang punya jajaran anggota Babinsa dan Babinkamtibmas. (*)