TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Pada Selasa (31/8/2021), Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, ditahan oleh KPK atas kasus penerima suap terkait seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo. 10 orang yang terdiri camat dan kepala desa ikut terseret dalam kasus ini. 

Penahanan ini menjadi awal runtuhnya dinasti politik di Probolinggo yang dibangun sejak Hasan menjabat sebagai Bupati Probolinggo mulai periode 2003-2008 hingga 2013. Suap-menyuap jabatan dan pembangunan dinasti politik yang dilakukan oleh Hasan bersama istri, keluarga, dan kroni-kroninya merusak tatanan pemerintahan dan demokrasi di Probolinggo. 

Dampak dari kerusakan tersebut tampak nyata dari banyak aspek, seperti infrastruktur, ekonomi, struktur pemerintahan, dan lain-lain. Tingginya angka kemiskinan saat Puput Tantriana Sari menjabat sebagai Bupati Probolinggo menjadi salah satu wujud dari kerusakan tersebut dalam aspek ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 17,78 persen. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 18,61 persen. Dan pada tahun 2021, kembali mengalami kenaikan sebesar 18,91 persen.

Meski Hasan, Tantri, dan kroni-kroninya sudah ditahan oleh KPK, rupanya dinasti politik yang telah runtuh saat penangkapan dan penahan tersebut ingin dibangun kembali, oleh anaknya, Zulmi Noor Hasani, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bersama partai Nasdem dan PAN, PDI Perjuangan resmi mengusung anak kandung Hasan-Tantri bersama Abdul Rasit menjadi calon bupati dan calon wakil bupati dan resmi terdaftar di KPU pada Selasa (27/8/2024).

Majunya Zulmi-Rasit di pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Probolinggo menjadi sinyal kuat kembalinya dinasti politik yang dibangun oleh orang tuanya. Ini juga menunjukkan bahwa pos-pos yang menjadi basis suara peninggalan orang tuanya masih tersisa.

Meski demikian, sebagian besar masyarakat dari berbagai kalangan menyadari akan hal ini dan tidak ingin jatuh ke lubang yang sama. Dampak-dampak yang dirasakan dan penangkapan Hasan-Tantri, membuat masyarakat berpikir berkali-kali untuk memilih anaknya. 

Masyarakat menginginkan perubahan kondisi politik yang lebih baik daripada sebelumnya, agar bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik juga, kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat berinisiatif untuk mengusung sosok yang memiliki peran sentral dan pengaruh besar yang bisa mengganti pemerintahan sebelumnya. Bagi masyarakat Probolinggo yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, memilih pemimpin dari kalangan Ulama atau kiai dari pondok pesantren adalah solusi untuk membenahi Probolinggo.

Ulama Mengambil Peran

Sebagai masyarakat yang kental akan nilai-nilai keislaman, kehidupan masyarakat Probolinggo tidak lepas dari sentuhan para Ulama. Hampir setiap urusan dan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Probolinggo bergantung pada pertimbangan dan keputusan  para Ulama. Apalagi urusan politik yang secara terang-terangan mengalami masalah hingga berdampak terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Probolinggo.

Untuk itu, keterlibatan para Ulama dalam Pilkada Probolinggo tahun 2024 merupakan respon atas permintaan masyarakat yang menginginkan perubahan. Selain itu, kerusakan yang semakin merajalela membuat para Ulama merasa terpanggil untuk berikhtiar membenahi tatanan pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Karena mencegah nahi munkar adalah salah satu tugas orang yang paham agama. 

Wujud dari keterlibatan para Ulama dalam Pilkada tahun ini terlihat dari banyaknya pengasuh dan jajaran kiai dari berbagai pondok pesantren bergabung dalam satu barisan. Dari sekian pondok yang bergabung dalam barisan ini, setidaknya ada lima pondok yang memiliki pengaruh besar di Probolinggo. Tolak ukur dari pengaruh tersebut dilihat dari jumlah alumni yang banyak dan tersebar di mana-mana. Mulai dari jajaran pemerintahan hingga jajaran tokoh di akar rumput.

Kondisi ini semakin menguatkan peran para Ulama untuk terlibat langsung dalam Pilkada dan berikhtiar mewujudkan cita-cita yang diinginkan masyarakat. Yakni membenahi tatanan pemerintahan dan demokrasi Probolinggo demi kesejahteraan masyarakat.        

Calon Pemimpin dari Kalangan Ulama
Para Ulama yang tergabung dalam satu barisan memutuskan untuk memilih langsung calon pemimpin dari kalangannya sendiri. Calon tersebut berasal dari dua pondok terbesar di Probolinggo. Mereka adalah Mohammad Haris, sebagai calon Bupati, dan Fahmi AHZ sebagai wakilnya.

Keduanya tidak hanya mendapatkan dukungan dari para Ulama, melainkan juga dari 14 partai politik, baik parlemen maupun non parlemen. Diantara partai tersebut, Gerindra, PKB, Golkar, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Garuda, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Partai Umat. 

Dengan banyaknya dukungan dari para Ulama, dan berbagai partai politik, pasangan Haris-Fahmi resmi mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu (28/8/2024), diiringi dengan ribuan massa yang menurut Sekretaris Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo, Mukhlis, berjumlah sekitar 56 ribu orang.

Banyaknya dukungan dari berbagai kalangan, meyakinkan pasangan ini menang melawan Zulmi-Rasit dalam Pilkada Probolinggo 2024. Jika menang, dinasti politik Hasan-Tantri makin terancam nasibnya. Bahkan hancur hingga akar-akarnya.

Kemenangan Haris-Fahmi akan menjadi angin segar bagi masyarakat Probolinggo. Terobosan-terobosannya dalam membenahi  kondisi sosial dan politik Probolinggo sangat ditunggu oleh masyarakat. Pembenahan tersebut harus dimulai dari atas, yakni struktur pemerintahan. 

Pejabat dalam pemerintah yang baru harus benar-benar memiliki integritas dan ilmu yang mumpuni. Pemerintah yang baik, akan melahirkan kebijakan yang baik. Sehingga tercipta kondisi sosial politik yang baik.

Kepada pasangan Haris-Fahmi, masyarakat mengharapkan pembenahan demi Probolinggo yang sae (baik).     

***

*) Oleh : A. Hirzan Anwari, Magister UIN Malang dan Anggota Al-Mutafakkirun Paiton.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.